KETIKA TUNJANGAN GURU DISTOP UNTUK PENANGANAN PANDEMI

Para guru melalui Forum Komunikasi Guru SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) mengeluhkan penghentian tunjangan profesi. Tunjangan profesi yang dihentikan ini tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di Pasal 6 tercantum bahwa tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). (dikutip dari Kompas.com, Jum’at, 24 Juli 2020 17.00)

 “Kami berharap Kemendikbud memiliki rasa empati yang tinggi terhadap guru-guru kita yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19 ini, jangan sampai ada yang berkurang pendapatannya,” imbuhnya. Menurut Ramli, para guru justru harus dijaga pendapatannya karena tidak jarang ditemui guru yang membantu anak didiknya yang tidak mampu, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Bahkan ada juga guru yang rela membeli kuota data atau pulsa untuk anak didik mereka meskipun sekarang Permendikbud membolehkan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota data baik untuk guru dan siswa. “Kami lebih cenderung agar anggaran-anggaran tak bermanfaat dan tak mengubah keadaan yang ada di Kemendikbud itu yang dialihkan untuk Covid-19, anggaran peningkatan kompetensi guru di Dirjen GTK Kemendikbud tak banyak bermanfaat seperti anggaran organisasi penggerak yang lebih dari setengah triliun dan anggaran lain terkait peningkatan kompetensi guru oleh Kemendikbud dialihkan saja untuk Covid-19,” tegas Ramli. (dikutip dari mediaindonesia.com Jum’at, 24 Juli 2020 17.00)

Guru merupakan tombak terdepan dalam memajukan pendidikan dan pembinaan generasi di lingkungan sekolah. Tanpa guru, apalah jadinya dunia pendidikan sehingga peran guru tak dapat dipisahkan dari aktivitas pembelajaran.

Tentunya dibalik kewajiban dalam menjalankan amanah tersebut, harus diiringi dengan pemenuhan hak yang setara dengan tanggung jawab besar.

Selama ini kacamata pendidikan dalam sistem kapitalisme-demokrasi hanya memandang sebelah mata peran guru. Dengan gaji yang mereka peroleh tidak sebanding dengan jasa mereka yang tanpa pamrih, untuk meningkatkan intelektualitas dan membentuk akhlak mulia pada peserta didik.

Apalagi dimasa pandemi ini, tentu mereka para guru memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, bukan malah di kurangi.

Sebagai perbandingan, pada zaman kekhilafahan islam dulu,  Imam Ad Damsyiqi menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa, di Kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak.

Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas).

Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp 30jt lebih. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut PNS atau pun honorer.  Apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti profesinya guru.

Tidak heran di masa Khilafah dijumpai banyak generasi cerdas dan shaleh. Selain itu, berbagai fasilitas pendukung pendidikan dapat dinikmati tanpa beban biaya yang besar.

Kenapa bisa seorang guru memiliki gaji sebesar itu?

Dalam pemahaman pragmatis, setiap yang bermutu pasti mahal. Tapi, tidak bagi sistem Khilafah yang menerapkan syariat islam secara kaffah (total).

Hal tersebut terbukti selama 13 abad mampu menjamin kesejahteraan guru dan murid.

Inilah Islam, ketika diterapkan secara kaffah maka rahmatnya akan dirasakan oleh seluruh makhluk.

Pemangkasan dana pendidikan terutama gaji guru, yang digunakan untuk penanggulangan wabah covid merupakan kebijakan yang kurang tepat, karena hal tersebut menjadikan para guru memiliki penghasilan yang sedikit, padahal saat wabah covid ini berlangsung mereka membutuhkan biaya untuk kehidupannya.

Seharusnya pemerintah lebih bijak dalam penanggulangan wabah ini dengan tidak memangkas dana pendidikan yang efeknya buruk bagi masyarakat, khususnya para guru.

Dana yang memang digunakan dalam sektor-sektor bidang penting (pendidikan, kesehatan, dan sosial) tidak seharusnya dikurangi, malah seharusnya ditambah.

Begitulah ketika sebuah negara diatur dengan sitem kapitalis, dimana aturan dan undang-undang bisa di otak-atik sesuai dengan pesanan para pemilik modal.

Berbeda dengan negara yang di atur dengan sistem islam, dimana semua hukum bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah, pemimpin negara menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang patokannya adalah halal dan haram serta ridho dari Allah SWT.

Wallahu a’lam bissawab